Kalurahan Sumberwungu

Pemerintah Kalurahan Sumberwungu bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) mengikuti kegiatan monitoring secara daring yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka ujicoba program "Saka Jati". Kegiatan ini merupakan bagian dari inovasi pengawasan internal pemerintah daerah untuk mendorong akuntabilitas dan tata kelola keuangan kalurahan yang lebih baik.  Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (15/10) melalui platform virtual meeting dan diikuti oleh jajaran perangkat kalurahan dan anggota Bamuskal. Hadir pula auditor dari Inspektorat Daerah yang memandu jalannya evaluasi serta memberikan arahan teknis.

Program “Saka Jati” atau Sapa Kalurahan Jaga Akuntabilitas dan Integritas merupakan inovasi baru yang sedang diuji coba di seluruh kalurahan di wilayah Kapanewon Tepus, termasuk Kalurahan Sumberwungu. Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan partisipatif dan digitalisasi pelaporan keuangan di tingkat kalurahan.

Dalam sambutannya, perwakilan Inspektorat menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kalurahan, Bamuskal, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. “Saka Jati bukan hanya sekadar aplikasi atau sistem digital, tetapi juga gerakan untuk membangun budaya sadar pengawasan dari dalam kalurahan itu sendiri,” ungkapnya.

Lurah Sumberwungu menyampaikan apresiasi atas dipilihnya kalurahan di Kapanewon Tepus sebagai lokasi ujicoba. “Kami menyambut baik program ini dan siap mendukung pelaksanaannya. Kami percaya bahwa dengan transparansi dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, tata kelola pemerintahan kalurahan akan semakin baik,” ujarnya.

Bamuskal juga menyatakan komitmennya untuk turut mengawal proses pengawasan dan memberikan masukan demi perbaikan sistem ke depan. Ketua Bamuskal, Dwi Lestiyandari menambahkan, “Keterlibatan Bamuskal dalam program ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat.”

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kalurahan Sumberwungu berharap bisa meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan kalurahan secara transparan, serta memperkuat peran pengawasan internal demi terciptanya pemerintahan kalurahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.